Skandal Korupsi Masuk Desa

0
120
Abdul Haris Dg Nappa, SH., MH.
Abdul Haris Dg Nappa, SH., MH.

24JAM.CO, DONGGALA- Akhir-akhir ini lagi marak skandal korupsi masuk desa, berdasarkan analisis dan riset yang lakukan oleh para penggiat anti rasuah di Indonesia, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di desa baik pengaruh internal maupun eksternal di Pemerintah Desa.

Minimnya kompetensi aparat pemerintah desa, tidak adanya transparansi, kurangnya pengawasan pemerintah dan masyarakat di desa, maraknya penggelembungan harga dan adanya intervensi atasan di daerah maupun pelaksanaan kegiatan fisik yang tidak sesuai dengan perencanaan. Demikian di katakan Abd. Haris Dg Nappa, sebagai Ketua Komite Anti Korupsi dan Tindak Kekerasan Sulawesi Tengah.

Selain itu terang Haris, faktor lainnya bukan rahasia lagi bila ada kultur memberi sogok sebagai dalih ucapan terima kasih, pengelolaan dana desa (DD) dan ADD tidak sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan belanjapun tidak sesuai RAB, di tambah lagi minimnya pengetahuan aparat desa dalam memahami aplikasi SisKeuDes.

Ironisnya, nomenklatur kegiatan kurang sesuai dengan Permendesa tentang prioritas penggunaan DD, standarisasi harga barang dan jasa bervariatif antar desa, minimnya kesejahteraan aparat pemerintah desa dan partisipasi masyarakat masih rendah. Sehingga, peran perencanaan partisipatif tidak berjalan dan masih didominasi orang-orang tertentu, belum lagi BPD kurang memahami tugas dan fungsinya. Papar Haris yang juga merupakan seorang advokat.

“Makanya jangan heran, bila banyak terjadi potensi kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan kegiatan yang di biayai dari Dana Desa. Karena banyak pelaksanaannya tidak tepat sasaran dan asaz manfaatnya tidak dicapai dan tidak di rasakan oleh masyarakat di desa, yang pada akhirnya banyak Kepala Desa tersandung korupsi dan masuk bui.” Tegas Haris.

Dulu di kenal kegiatan ABRI masuk desa untuk membangun desa kata Haris, namun belakangan ini santer terdengar di Donggala drama korupsi masuk desa. Dengan berlabel proyek sinkronisasi program kegiatan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa di duga merampok dana desa.

Kuat dugaan, program itu merupakan titipan belaka oknum pejabat penting di daerah yang kemas khusus demi menggarong Dana Desa. Karena proses pengadaan satelit dan website desa dan peralatan TTG desa di tengarai sebagai tempat berbisnis oknum pejabat publik yang tidak mustahil ada merasakan manisnya keuntungan uang panas tersebut. Demikian di ungkapkan Abd. Haris Dg Nappa, SH menilai skandal DD di Donggala.

Menurutnya, berbicara tentang masalah korupsi di kalangan pemerintah daerah, publik berpikir tentang suap atau gratifikasi yang di terima sebagai bentuk imbalan dari pihak ketiga kepada oknum pejabat di daerah. Pengalaman menunjukkan pola transaksional semacam ini bukanlah hal baru, namun pola dan modusnya saja yang berbeda.

“Dugaan bagi-bagi uang panas keuntungan dari Dana Desa ini cara kerjanya sudah mirip mafia yang memanfaatkan akses wewenang dan jabatan maupun lingkaran kekuasaan dengan tujuan menggerogoti uang Negara. Dampaknya luas sebagai bentuk pelanggaran HAM dan juga memberikan efek buruk terhadap kualitas dan kuantitas secara ekonomi dan sosial di masyarakat.” Pungkas Haris.

Laporan : Tim Liputan 24jam.co Biro Donggala.

Tinggalkan Balasan